Pemprov Kaltim Perkuat Fondasi ASN Digital Lewat Transformasi Pola Kerja Dan Pelatihan Berbasis IT
Samarinda - Perubahan sistem pemerintahan menuju era digital menuntut birokrasi yang tak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga siap secara mental dan budaya kerja.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjawab tantangan ini dengan terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendekatan menyeluruh, salah satunya dengan pelatihan berbasis teknologi informasi.
Langkah konkret itu diwujudkan dalam Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT Angkatan I yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Jalan HM Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, pada Kamis (17/7/2025).
Pelatihan ini tidak hanya menyasar penguasaan teknis, tetapi juga bertujuan membentuk cara pikir dan budaya kerja ASN yang selaras dengan tuntutan zaman.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi bukan sekadar memasukkan teknologi ke dalam sistem, melainkan menata ulang pendekatan kerja.
“Perubahan tidak akan berarti apa-apa tanpa perubahan pola pikir. Jika ASN masih terpaku pada cara kerja lama, maka teknologi hanya akan menjadi simbol, bukan solusi,†tegas Faisal.
Ia menambahkan, kunci keberhasilan transformasi digital terletak pada empat aspek utama, yaitu pola pikir digital, peningkatan keterampilan, budaya kerja berbasis kolaborasi teknologi, serta etika dan keamanan informasi.
Faisal juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan media sosial secara strategis oleh ASN sebagai kanal komunikasi publik yang efektif.
“Media digital bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. ASN harus mampu menggunakan platform ini untuk menyampaikan program, menanggapi aspirasi, sekaligus membangun kepercayaan,†ujarnya.
Dalam paparannya, Faisal turut mengenalkan program Aparatur Digital Government Leadership Awards (ADGLA) yang diinisiasi oleh Asosiasi Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi), yang ia pimpin.
Program ini ditujukan untuk mendorong para pemimpin birokrasi, terutama di level Sekretaris Daerah (Sekda), agar menjadi motor penggerak utama dalam transformasi digital di instansi masing-masing. Sebab, birokrasi digital harus dibangun dari atas ke bawah.
"Transformasi sejati harus dimulai dari kepemimpinan. Pemimpin yang memahami dan mendukung digitalisasi akan mendorong perubahan yang lebih merata dan berkelanjutan,†jelasnya.
Melalui pelatihan seperti ini, Pemprov Kaltim berharap lahirnya kultur kerja baru yang adaptif terhadap tantangan era digital, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan inklusif. Bukan hanya memahami teknologi, tetapi menjadi bagian aktif dalam perubahan. (ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
