Usulan PSU Capai Rp78 Miliar, Pemkab Kukar Kerahkan Dana BTT Dan Hasil Efesiensi Anggaran
Kutai Kartanegara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapannya dalam pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa berdasarkan instruksi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), pemerintah daerah yang menggelar PSU diminta untuk mengupayakan pembiayaan secara mandiri, terutama melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Â
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Kukar telah melakukan penyesuaian anggaran dengan memanfaatkan efisiensi belanja daerah, mengingat keterbatasan anggaran BTT yang dimiliki. Â
"Karena BTT Kukar tidak mencukupi, maka kami mengalokasikan dana dari efisiensi belanja daerah agar PSU tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah," ungkap Sunggono kepada awak media, Jumat (07/03/2025).
Sunggono menyebutkan total kebutuhan anggaran PSU diperkirakan mencapai Rp78 miliar. Hal ini berdasarkan usulan awal yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), serta berbagai instansi keamanan daerah.
Namun, hingga saat ini masih melakukan verifikasi terhadap jumlah tersebut, terutama karena adanya tambahan usulan anggaran dari Kepolisian Resor (Polres) Kukar. Â
"Estimasi awal yang diajukan mencapai Rp78 miliar, tetapi masih kami tinjau kembali agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan ketentuan yang telah diarahkan oleh pemerintah pusat," tambahnya. Â
Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan optimal. Selain mengutamakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga akan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Â
"Dengan mengikuti arahan dari Kemendagri, kami akan memastikan bahwa PSU di Kukar dapat berlangsung dengan baik, mencerminkan aspirasi masyarakat, dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah," pungkasnya. (ADV)
Penulis: YK/Garispena.co
