Dishub Kukar Dorong Aksesibilitas Melalui Parkir Khusus Di Kawasan Turap Mahakam
Kutai Kartanegara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan fasilitas publik yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan.
Salah satu langkah nyatanya adalah penyediaan area parkir khusus bagi perempuan dan penyandang disabilitas di kawasan turap Sungai Mahakam Tenggarong.
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Ia menyampaikan, penyediaan fasilitas tersebut bukan hanya bentuk perhatian, tetapi juga implementasi dari prinsip keadilan sosial dalam pelayanan publik.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, merasa aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas umum. Ini bukan soal parkir semata, tapi bagaimana ruang publik bisa diakses dan dinikmati secara adil oleh semua kalangan," ucap Junaidi, Jumat (11/04/2025).
Lebih lanjut, Junaidi menjelaskan bahwa area parkir khusus tersebut dilengkapi dengan rambu-rambu visual yang jelas, marka khusus, serta jalur landai yang memudahkan pengguna kursi roda.
Selain itu, Dishub Kukar juga akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan agar fasilitas ini digunakan sebagaimana mestinya.
"Sudah kami pasang rambu-rambunya. Kami juga akan mengedukasi masyarakat agar fasilitas ini tidak disalahgunakan oleh pengguna yang bukan prioritas. Ini penting untuk menjaga fungsinya tetap optimal," tambahnya.
Ia menuturkan, inisiatif ini juga lahir dari keprihatinan terhadap keterbatasan akses yang selama ini masih dialami sebagian warga, terutama perempuan yang sedang hamil atau membawa anak, serta penyandang disabilitas yang kerap kesulitan dalam mobilitas.
Dengan kebijakan ini, berharap dapat memantik perhatian lintas sektor agar pembangunan fasilitas publik di Kukar semakin berpihak pada kelompok rentan.
"Kami ingin mendorong budaya pelayanan publik yang adil dan manusiawi. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal hadirnya pemerintah untuk semua warganya, tanpa kecuali," pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kukar)
Penulis: Yk/Garispena.co
