Pemprov Kaltim Prioritaskan Pemerataan Pendidikan, Wilayah 3T Jadi Fokus Utama
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menuntaskan persoalan ketimpangan pendidikan yang masih membayangi wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) seperti Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.
Akses yang belum merata, kekurangan tenaga pengajar, dan minimnya sarana prasarana pendidikan menjadi tantangan nyata yang terus direspons secara serius.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa pemerataan pendidikan merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan daerah. Ia mengakui bahwa ketimpangan distribusi guru dan kualitas pengajaran di daerah terpencil memerlukan intervensi yang terencana dan berkelanjutan.
“Kami tidak menutup mata terhadap kesenjangan ini. Kaltim harus tumbuh bersama, tidak boleh ada daerah yang tertinggal dari sisi pendidikan,†ujarnya, Jum'at (27/6/2025).
Salah satu strategi yang tengah dijalankan adalah redistribusi tenaga pendidik ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan guru. Hal ini menjadi krusial mengingat tingginya angka pensiun tenaga pengajar dan belum maksimalnya pengisian formasi melalui skema PPPK.
Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov memanfaatkan skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk merekrut guru pengganti yang dibiayai dari anggaran daerah.
Selain memperbaiki distribusi, Pemprov juga fokus meningkatkan kompetensi guru, khususnya tenaga non-ASN yang berperan besar di daerah 3T. Pelatihan berkala, sertifikasi profesi, dan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terus didorong untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Melalui program Gerakan Bersama Membangun Mutu (GBMB), pemerintah daerah ingin memastikan bahwa semua guru memiliki kapasitas yang setara, terlepas dari lokasi tugas mereka.
Namun tantangan pendidikan di Kaltim tidak berhenti pada aspek sumber daya manusia. Fasilitas belajar-mengajar yang belum memenuhi standar nasional juga menjadi perhatian utama. Banyak sekolah di pedalaman masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi.
Menurut Seno Aji, pemenuhan infrastruktur pendidikan yang layak adalah bagian dari pendekatan menyeluruh untuk menciptakan kualitas belajar yang setara.
“Pendidikan bukan hanya soal guru yang hadir, tapi juga tentang tempat anak-anak belajar. Pemerintah harus hadir dalam membangun ruang-ruang yang memberi rasa aman, nyaman, dan berkualitas,†tuturnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemprov Kaltim berharap mampu mendorong pemerataan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Seno menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Langkah konkret dan kebijakan terukur diharapkan dapat mempersempit jurang ketimpangan pendidikan, serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh anak-anak di Bumi Etam untuk mengakses pendidikan yang layak dan bermutu, di mana pun mereka tinggal. (ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
