Berita Update

(Terbaru)
FOTO : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

GARISPENA.CO - SAMARINDA - Jelang tahun terakhir masa jabatan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi pada Oktober 2023, beberapa proyek pembangunan segera dituntaskan, seperti proyek pembangunan rumah layak huni (RLH).

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berupaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan RLH, yang merupakan kebutuhan dasar tempat bernaung sebuah keluarga, selain kebutuhan pangan dan sandang.

 

Upaya Pemprov Kaltim dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dilaksanakan melalui dinas terkait, termasuk pemenuhan RLH bersinergi dengan perusahaan melalui dana corporate social responsibility (CSR).

 

RLH ini dibangun untuk masing-masing di 10 kabupaten/kota di Kaltim, dengan tipe 45 dan tipe 36. Program RLH dilakukan karena banyak rumah warga tidak layak huni di Kaltim. Dengan syarat pembangunan RLH tersebut, diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta harus memiliki lahan tanah sendiri atau tidak mengontrak.

 

Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan 5 ribu RLH, pada akhir masa jabatan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.

 

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda.

 

"Target kami sampai dengan akhir masa jabatan gubernur Kaltim. Yakni tahun 2023, pembangunan rumah layak huni dari APBD Provinsi sekitar 5 ribu unit rumah akan selesai," kata Nanda, sapaan akrabnya.

 

Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah merehabilitasi 19 ribu rumah tidak layak huni dan membangun 131 RLH bagi warga prasejahtera. Dengan pembiayaan merupakan kontribusi dari APBD Provinsi, ditambah APBD kabupaten/kota termasuk CSR perusahaan. (adv/diskominfo/wan/rdh/k16)