Komisi I Soroti Daerah Perbatasan Kaltim Dan Malaysia
Pembangunan Belum Merata
GARISPENA.CO - SAMARINDA - DPRD Kaltim minta pemerintah untuk memperhatikan kondisi daerah perbatasan Kalimantan Timur-Serawak, Malaysia, utamanya dalam pembangunan infrastruktur yang belum merata.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ideal sehingga menunjukan wajah perbatasan yang lebih baik.
"Peningkatan infrastruktur di daerah maritim termasuk di perbatasan menjadi prioritas pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah daerah Kaltim maupun Kaltara juga fokus terhadap pembangunan di daerah perbatasan," tuturnya. Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Kutai Barat-Mahulu itu.
Ia menilai, masyarakat di perbatasan sudah bosan menyuarakan berbagai keluhannya kepada pemerintah, karena belum adanya perhatian serius dari pemerintah. Ia mengakui pembangunan infrastruktur yang ada masih jauh dari semestinya.
Lebih lanjut, jika merujuk ke peraturan yang ada, pemerintah pusat lah yang memiliki wewenang utama terhadap pembangunan daerah perbatasan, disusul dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
"Pembangunan sudah semestinya merata, tidak hanya di daerah perkotaan saja. Kawasan perbatasan dan pedalaman juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan infrastruktur yang memadai," tuturnya.
Kendati demikian, Marthinus menyebut bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya infrastruktur, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kaltim, tetapi diperlukan peran pemerintah daerah maupun pihak swasta.
"Kami dari DPRD Kaltim, senantiasa untuk mendukung berbagai program, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan mereka," ujar Marthinus.(adv/wan)
