Pemprov Siap Dampingi PD Capai Realisasi APBD
EVALUASI: Tak matangnya perencanaan jadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran di beberapa perangkat daerahdi lingkup Pemprov Kaltim.
GSRISPENA.CO - SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menargetkan tahun ini serapan anggaran daerah bisa mencapai 93 persen. Tidak banyak waktu tersisa, evaluasi dan perbaikan terus digencarkan demi mewujudkan angka tersebut.
Hal tersebut dia utarakan dalam rapat pimpinan (rapim) evaluasi realisasi APBD Kaltim 2023 di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Selasa (21/11). Dipandu oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni, turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran asisten dan pimpinan perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Jadi naik dari tahun sebelumnya. Atau minimal 90 persen lah. Syukur kalau bisa di atas itu,†kata Akmal kepada awak media, Selasa (21/11). Dalam Rapim tersebut, usai mendengar berbagai capaian kinerja dan realisasi APBD, Akmal meminta seluruh PD memaksimalkan serapan APBD Kaltim 2023.
Ia pun melakukan diskusi interaktif bersama jajaran kepala PD untuk menanyakan terkait kendala masing-masing instansi dalam realisasi anggaran.
Pria yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri ini mengevaluasi, salah satu penyebab rendahnya realisasi APBD di beberapa perangkat daerah. Salah satunya dari sisi perencanaan. Hal fundamental itu kemudian yang merambat pada sisi pelaksanaan dan penganggaran hingga terjadi deviasi.
"Kendala deviasi itu persoalannya banyak. Masing-masing unik dan kasuistik. Misal, anggaran dibuat kecil-kecil akhirnya bingung sendiri melaksanakan. Terlalu terorientasi pada pelaksana urusan. Harusnya orientasi pada program prioritas dan fokus ke situ saja. Sehingga alokasi dana kita lebih fokus ke sana. Dampaknya juga lebih besar," paparnya.
Pihaknya berencana memberikan pendampingan kepada PD yang masih memiliki realisasi APBD yang rendah. Konsolidasi pun akan terus dilakukan. "Nanti kami support. Kami siapkan tim khusus untuk pendampingan. Dari internal saja, ada dari Biro Keuangan, Hukum, dan Bappeda. Akan dibantu, kami carikan solusi," pungkasnya. (KRV/pt/adv/hms/ kominfokaltim)
