Pembentukan DBOD Jadi Kontroversial
Senator Kaltim Angkat Bicara
GARISPENA.CO - SAMARINDA - Keberadaan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) di Kaltim jadi sorotan anggota DPRD Kaltim Rusman Ya'qub. Ia menyatakan, hingga saat ini tidak ada landasan hukum yang mengatur pembentukan lembaga tersebut.
Pembentukan DBOD menjadi kontroversial sejak Gubernur Kaltim, Isran Noor, meresmikannya sebagai tindak lanjut dari pembentukan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Selain itu, kritik juga ditujukan pada besarnya dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Rusman menjelaskan bahwa hingga kini, belum ada informasi mengenai landasan hukum dari pembentukan DBOD sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan sektor olahraga di Kaltim.
"Sampai hari ini kita tidak pernah tahu, kalau landasannya berdasarkan Pergub (peraturan gubernur) mana pergubnya?, kalau berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) mana perdanya?" ucap Rusman.
Baginya, memiliki payung hukum yang mengatur pembentukan lembaga tersebut sangat penting, karena akan menentukan fungsi, peran, dan penyaluran anggaran dari Pemprov Kaltim.
"Sehingga nanti juga diatur tentang implikasi alokasi anggaran, jadi aturan ini sangat penting menurut saya," jelasnya.
Rusman juga menegaskan bahwa jika mengacu pada aturan nasional seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri, fungsi DBOD seharusnya hanya sebatas tim koordinasi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar anggota yang terlibat di dalamnya diisi oleh unsur pemerintah.
"Mestinya ini lembaga plat merah, tidak seperti yang saat ini, tapi saya juga tidak ingin menyimpulkan secara terburu-buru, nanti kita tinggal melihat dan mengacu aturan mainnya dulu," ungkapnya.
Dia menekankan bahwa seharusnya DBOD dibentuk dengan fokus pada monitoring kebijakan olahraga di Kaltim, bukan sebagai lembaga teknis yang melaksanakan kegiatan sektor olahraga. Hal ini agar tidak tumpang tindih dengan lembaga olahraga lainnya seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).(adv/wan)
