Peran Musrenbang Sebagai Pilar Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan
Kutai Kartanegara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ruang partisipatif dalam proses pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar Tahun 2026 di Aula Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Selasa (22/04/2025).
Edi mengatakan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan yang baik tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan semua elemen, baik pemerintah, lembaga masyarakat, komunitas, hingga individu.
"Kita harus membangun kebijakan berdasarkan prinsip partisipatif dan aspiratif, agar hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tegas Edi.
Lebih lanjut, Edi juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang bukan hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi.
Ia mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan kritik dan saran secara konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah.
Musrenbang tahun ini juga dinilai sangat penting karena menjadi awal proses penyusunan RKPD Tahun 2026 yang akan menjadi pondasi dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Menurut Edi, kualitas rencana kerja sangat ditentukan oleh masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta Musrenbang untuk benar-benar memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya.
"Musrenbang bukan hanya milik pemerintah. Ini forum bersama. Maka saya harap semua peserta, dari camat hingga perwakilan masyarakat sipil, aktif menyampaikan gagasan," ucapnya.
Dengan melibatkan berbagai unsur, Pemkab Kukar berharap pembangunan yang dirancang bisa lebih inklusif dan berkelanjutan.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjaga keterbukaan dan transparansi dalam menyusun program, serta terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi tercapainya sasaran pembangunan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. (ADV/Diskominfo Kukar)
Penulis: Yk/Garispena.co
