Minim Pengawasan, Kendaraan Tambang Disebut Jadi Pemicu Utama Kerusakan Jalan Di Kaltim
Samarinda - Masalah kerusakan jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi perhatian serius, terutama di kawasan yang padat aktivitas kendaraan tambang dan alat berat. Pemerintah Provinsi Kaltim menilai lemahnya sistem pengawasan sebagai salah satu penyebab utama yang belum tertangani secara optimal.
Hingga saat ini, kendaraan dengan muatan berlebih masih kerap melintas di jalur-jalur umum, yang sebenarnya tidak dirancang untuk menahan beban berat secara terus-menerus. Situasi ini mempercepat degradasi infrastruktur jalan dan menimbulkan beban biaya pemeliharaan yang tinggi bagi daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang di beberapa titik strategis.
Usulan itu disampaikan kepada Kementerian Perhubungan agar pemantauan terhadap angkutan bertonase besar bisa diperluas, terutama di jalur barat, tengah, dan utara Kaltim.
“Saat ini hanya ada dua jembatan timbang yang aktif. Itu sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya volume kendaraan berat di Kaltim,†ungkap Irhamsyah, Rabu (23/7/2025).
Jalur-jalur pertambangan di daerah seperti Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hingga Berau disebut sebagai kawasan rawan yang memerlukan pengawasan ketat. Banyak kendaraan angkutan tambang yang menggunakan jalan umum untuk operasional, tanpa pembatasan beban yang jelas.
Pemerintah daerah menyadari bahwa tanpa penguatan sistem pengawasan, kerusakan jalan akan terus berulang dan biaya perbaikannya pun akan semakin besar. Karena itu, keberadaan jembatan timbang dianggap sangat krusial sebagai alat kontrol legal dan teknis untuk kendaraan-kendaraan bermuatan berat.
Meski upaya telah dilakukan, hingga kini Pemprov Kaltim belum menerima tanggapan resmi dari kementerian terkait usulan tersebut. Hal ini membuat pengawasan di lapangan berjalan tidak maksimal dan cenderung reaktif.
“Permasalahan ini bukan hanya teknis, tapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat segera merespons,†jelas Irhamsyah.
Dengan mengaktifkan kembali jembatan timbang dan memperluas titik pengawasannya, Pemprov Kaltim berharap dapat meminimalisir dampak buruk kendaraan tambang terhadap jalan, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan berkelanjutan. (ADV/Diskominfo Kaltim)
Penulis Difa/Garispena.co
