Kaltim Genjot Akses Digital, Wilayah Terpencil Jadi Prioritas Pemerintah
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap ketimpangan akses digital yang masih terjadi di sejumlah wilayah pedalaman.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa konektivitas internet kini harus dipandang sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, sejajar dengan layanan publik lainnya seperti listrik dan air bersih.
Pemerataan layanan digital, menurut Rudy, bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan bentuk keadilan sosial yang harus diupayakan agar seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati manfaat dari era transformasi digital.
"Digitalisasi bukan hanya hak masyarakat kota. Mereka yang hidup jauh dari pusat pemerintahan pun berhak menikmati akses informasi dan komunikasi yang layak," ucap Rudy, Jum'at (25/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa sejumlah kabupaten seperti Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, serta sebagian wilayah Berau dan Paser, masih tertinggal dalam hal jangkauan internet.
Wilayah-wilayah ini dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih karena topografi dan jaraknya yang kerap menjadi penghambat pembangunan infrastruktur digital.
Alih-alih terus bergantung pada pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang memakan biaya besar dan waktu lama, pemerintah mulai melirik solusi yang lebih efisien. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan jaringan kabel milik PLN untuk mengalirkan layanan internet melalui jalur fiber optik.
“Infrastruktur PLN bisa dimanfaatkan sebagai tulang punggung digital di desa-desa yang belum terjamah jaringan seluler. Dengan begitu, komunikasi digital seperti penggunaan aplikasi pesan instan pun tetap bisa berjalan, bahkan tanpa sinyal GSM,†jelasnya.
Sementara itu, data yang dihimpun dari penyedia layanan telekomunikasi menunjukkan bahwa meski kemajuan sudah terjadi, masih terdapat puluhan desa yang belum menikmati layanan internet.
Di Kabupaten Kutai Timur misalnya, dari 140 desa, baru 103 yang telah terhubung jaringan, sedangkan sisanya masih tergolong blankspot.
Untuk layanan seluler, sekitar 73 persen wilayah telah tercakup dengan dukungan lebih dari 260 perangkat aktif dari operator yang tersebar di berbagai titik desa.
Kondisi ini menggambarkan adanya jurang digital yang nyata di provinsi tersebut. Pemerintah pun berupaya menjalin sinergi lintas sektor, termasuk dengan BUMN dan swasta, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital secara inklusif.
Upaya ini bukan hanya menyangkut soal koneksi, melainkan juga berkaitan langsung dengan kemajuan sektor-sektor penting seperti pendidikan, ekonomi, serta pelayanan publik yang kini sangat bergantung pada akses digital.
"Dengan strategi yang lebih adaptif dan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan konektivitas digital di Kaltim dapat segera merata hingga ke wilayah terluar," pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kaltim)
Penulis: Difa/Garispena.co
