DPRD Mahulu Soroti Realisasi APBD Semester I 2026, Pemkab Akui Perencanaan Terlambat
Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengakui realisasi pelaksanaan program dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026 masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya keterlambatan proses perencanaan yang berdampak pada bergesernya pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Mahulu dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Tahun Anggaran 2026, Senin, 3 Agustus 2026.
Suhuk hadir mewakili Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
Rekomendasi DPRD tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah catatan yang disampaikan DPRD, terutama yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan peningkatan penyerapan anggaran.
"Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD. Beberapa poin yang menjadi perhatian akan segera kami tindak lanjuti, terutama terkait percepatan pembangunan dan peningkatan penyerapan anggaran," ujar Suhuk.
Menurut Suhuk, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Rapat pimpinan tersebut digelar pada awal Juli 2026.
Dalam evaluasi itu, pemerintah daerah meminta OPD yang tingkat penyerapan anggarannya masih rendah untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Namun percepatan tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan karena terdapat persoalan pada tahap perencanaan. Keterlambatan pada fase tersebut kemudian berdampak pada pelaksanaan pekerjaan, terutama proyek fisik yang membutuhkan proses persiapan sebelum masuk tahap pengerjaan.
"Karena proses perencanaannya sedikit terlambat, maka pelaksanaan fisik juga ikut bergeser. Namun demikian, kami sudah menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai," kata Suhuk.
Persoalan penyerapan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi APBD karena rendahnya realisasi pada semester pertama dapat mempersempit waktu pelaksanaan program pada semester berikutnya. Kondisi itu berpotensi menumpuk pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran apabila tidak segera diantisipasi.
Meski begitu, Pemkab Mahulu tidak ingin percepatan pekerjaan dilakukan dengan mengorbankan kualitas pembangunan. Suhuk meminta Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK memperketat pengawasan terhadap proyek yang sedang berjalan.
"Kami tidak ingin percepatan mengurangi kualitas pekerjaan. Karena itu, kami juga meminta PPK terus melakukan pengawasan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang baik dan berkualitas," ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah menghadapi dua tuntutan sekaligus setelah menerima rekomendasi DPRD. Di satu sisi, pelaksanaan kegiatan perlu dipercepat agar target penyerapan anggaran tercapai. Di sisi lain, percepatan tidak boleh mengurangi kualitas pekerjaan atau mengabaikan aspek pengawasan.
Selain persoalan perencanaan, pemerintah daerah menyebut penyaluran Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat turut mempengaruhi pelaksanaan sejumlah program di Mahakam Ulu.
Suhuk mengatakan pemerintah kabupaten masih menunggu penyaluran TKD dari pemerintah pusat. Dana transfer tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi daerah, terutama bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal yang terbatas.
"Penyaluran TKD dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di daerah. Kami berharap proses penyaluran tersebut dapat segera berjalan optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami hambatan," katanya.
Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah Mahakam Ulu. Karena itu, selain mengharapkan kelancaran TKD, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Menurut Suhuk, masih terdapat sejumlah potensi pendapatan yang belum dapat dipungut secara optimal karena belum memiliki dasar regulasi yang memadai.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kini melakukan penyempurnaan sejumlah regulasi, termasuk melalui pembaruan peraturan daerah atau Perda. Langkah tersebut ditujukan agar sumber-sumber pendapatan yang berpotensi menambah PAD dapat memiliki landasan hukum untuk dipungut.
"Masih ada beberapa potensi pendapatan daerah yang belum dapat dimaksimalkan karena regulasinya belum memadai. Oleh sebab itu, kami terus mempercepat penyusunan dan penyempurnaan Perda agar ke depan PAD Kabupaten Mahakam Ulu dapat meningkat," ujar Suhuk.
Peningkatan PAD menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal. Dengan sumber pendapatan daerah yang lebih besar, ruang pemerintah kabupaten untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Rapat paripurna DPRD Mahulu tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan APBD selama enam bulan pertama 2026. Rekomendasi DPRD menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan anggaran pada paruh kedua tahun berjalan.
Pemkab Mahulu menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui percepatan pelaksanaan kegiatan di OPD, pengawasan terhadap pekerjaan fisik, serta upaya memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah.
Namun, persoalan yang diungkap pemerintah menunjukkan bahwa rendahnya atau belum optimalnya penyerapan anggaran tidak semata berkaitan dengan kemampuan OPD membelanjakan anggaran. Keterlambatan perencanaan dan faktor eksternal berupa penyaluran TKD juga menjadi bagian dari rantai persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan APBD.
Pada semester kedua 2026, pemerintah daerah memiliki waktu yang lebih terbatas untuk mengejar target pembangunan. Karena itu, rekomendasi DPRD dan evaluasi internal Pemkab Mahulu akan menjadi dasar bagi OPD untuk mempercepat pekerjaan sekaligus memastikan setiap program tetap berjalan sesuai ketentuan.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan hanya menghabiskan anggaran sebelum tutup buku. Penyerapan anggaran harus berjalan beriringan dengan pencapaian target pembangunan, kualitas pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang publik. Anggaran, bagaimanapun juga, bukan lomba siapa yang paling cepat menghabiskannya. (ADV)
