Kemarau Surutkan Sungai Mahakam, Pemkab Mahulu Siapkan Jalur Distribusi Darat
Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan pangan dan energi ke wilayah hulu setelah kemarau menyebabkan debit Sungai Mahakam menyusut. Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari menjadi perhatian utama karena surutnya sungai menghambat angkutan barang yang selama ini menjadi jalur distribusi utama menuju dua wilayah tersebut.
Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan memimpin rapat koordinasi penanganan dampak kemarau di Kantor Bupati Mahakam Ulu, Rabu (19/8/2026). Rapat tersebut diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mahakam Ulu untuk membahas kondisi terkini serta langkah pemerintah daerah menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Kemarau berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi sungai. Penurunan debit air membuat kapasitas angkut kapal menjadi terbatas, sementara biaya perjalanan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan serta energi di wilayah yang berada di bagian hulu.
Dalam rapat itu, Angela meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Penanganan diminta menggunakan data lapangan agar bantuan maupun kebijakan yang disiapkan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan pangan di tengah terganggunya jalur distribusi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahakam Ulu melakukan pemantauan harga dan stok pangan di lima kecamatan.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Mahakam Ulu Anatolius Bahalan Tigang menyampaikan perkembangan pemantauan tersebut dalam rapat koordinasi. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Perum Bulog, dan pihak terkait untuk memperkuat ketersediaan serta distribusi pangan.
Pada hari yang sama, bantuan cadangan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 9.715 kilogram dijadwalkan tiba di Mahakam Ulu. Bantuan tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak gangguan distribusi akibat kondisi sungai.
Pemkab Mahakam Ulu juga menyiapkan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. DKPP merencanakan pelaksanaan GPM menuju Kecamatan Long Pahangai untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Sementara itu, Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyiapkan Operasi Pasar Murah atau OPM yang direncanakan menyasar sejumlah kampung di Kecamatan Long Apari. Kegiatan tersebut diperkirakan mulai dilaksanakan pada 24 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga daya beli masyarakat ketika ongkos distribusi meningkat. Surutnya Sungai Mahakam tidak hanya mengurangi kapasitas angkutan barang, tetapi juga meningkatkan beban biaya transportasi menuju wilayah hulu.
Selain kebutuhan pangan, pemerintah daerah memantau ketersediaan energi rumah tangga dan bahan bakar. Koordinasi distribusi akan dilakukan secara berkelanjutan selama kondisi angkutan sungai belum kembali normal.
Gangguan transportasi sungai menjadi persoalan penting bagi Mahakam Ulu karena karakter geografis wilayah tersebut membuat sungai memiliki peran besar dalam mobilitas barang dan masyarakat. Ketika kondisi sungai tidak memungkinkan kapal beroperasi dengan kapasitas normal, distribusi harus menyesuaikan dengan kondisi medan dan pilihan jalur yang tersedia.
Karena itu, pemerintah daerah juga membahas alternatif distribusi melalui jalur darat. Salah satu akses yang menjadi perhatian adalah jalur Long Pakaq menuju Tiong Ohang.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyiapkan langkah penanganan terhadap akses tersebut agar dapat mendukung mobilitas barang dan masyarakat. Jalur darat diharapkan dapat menjadi alternatif ketika transportasi sungai mengalami kendala akibat penyusutan debit air.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahakam Ulu telah melakukan survei terhadap kondisi jalan dan jembatan di jalur Long Pakaq menuju Tiong Ohang. Hasil survei tersebut akan menjadi bahan pemerintah daerah dalam menyusun kebutuhan penanganan akses.
Pembukaan dan peningkatan akses darat dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap angkutan sungai, terutama ketika musim kemarau menyebabkan kedalaman Sungai Mahakam menurun. Namun, pengoperasian jalur darat juga membutuhkan kesiapan infrastruktur, terutama pada ruas jalan dan jembatan yang masih menghadapi kondisi medan berat.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berencana membawa kebutuhan peningkatan konektivitas tersebut dalam koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat. Langkah itu diperlukan karena pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
Dampak kemarau terhadap distribusi juga membuat pemerintah daerah perlu memberi perhatian terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Angela meminta perangkat daerah memetakan kebutuhan bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang sedang sakit.
Pemetaan tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok secara umum, tetapi juga memastikan kebutuhan kelompok rentan tetap terpenuhi selama terjadi gangguan distribusi.
Dengan kondisi Sungai Mahakam yang masih mengalami penyusutan debit, pemerintah daerah perlu menjaga agar langkah penanganan dilakukan secara bersamaan. Pemantauan harga dan stok pangan, distribusi cadangan pangan, pasar murah, pengawasan energi, hingga penyiapan jalur alternatif menjadi bagian dari strategi untuk menjaga pasokan ke wilayah hulu.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk memperbarui informasi mengenai kondisi lapangan dan membagi tanggung jawab antarperangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meminta perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat terus diperbarui sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan situasi yang berubah.
Angela berharap seluruh langkah penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Selama kemarau berlangsung, kebutuhan masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah, sementara koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan terhadap distribusi pangan, energi, dan mobilitas masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso, seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, perwakilan Polres Mahakam Ulu, serta Perwira Penghubung Dandim 0912/Kutai Barat.
Penanganan dampak kemarau di Mahakam Ulu pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan bantuan jangka pendek. Gangguan distribusi yang berulang ketika debit Sungai Mahakam menurun menunjukkan pentingnya konektivitas alternatif agar pasokan kebutuhan dasar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi jalur sungai.
Karena itu, selain menjaga stok pangan dan energi selama musim kemarau, pemerintah daerah juga perlu memastikan infrastruktur darat yang menjadi alternatif distribusi dapat berfungsi. Upaya tersebut menjadi bagian dari kebutuhan jangka panjang untuk memperkuat ketahanan logistik dan mengurangi kerentanan wilayah hulu terhadap perubahan kondisi Sungai Mahakam. (ADV)
