Mengurai Benang Kusut Overcrowding Lapas Samarinda: Menanti Peran Ombudsman Ketuk Pintu Pemerintah
SAMARINDA - Udara di dalam blok hunian Lapas Kelas IIA Samarinda terasa berat siang itu. Di balik jeruji besi yang sempit, ratusan tubuh berbagi ruang dengan segala keterbatasan. Dengan kapasitas ideal yang hanya dirancang untuk 217 jiwa, lapas ini kini harus menanggung beban hingga 800 warga binaan. Angka ini menandakan tingkat kelebihan kapasitas (overcrowding) yang telah menyentuh angka lebih dari 300 persen.
Di tengah situasi pelik tersebut, secercah asa muncul dari kedatangan Ombudsman Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas IIA Samarinda, Yohanis Varianto, tak menampik bahwa kunjungan lembaga pengawas pelayanan publik itu pada 21 Oktober lalu menjadi momen penting untuk mengurai benang kusut yang selama ini membelit lembaga pemasyarakatan tersebut.
"Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan, serta memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku," ujar pria yang akrab disapa Varit saat ditemui, Rabu (11/11/2026).
Selama peninjauan, tim Ombudsman menyisir setiap sudut fasilitas lapas. Mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapur sehat, klinik kesehatan, hingga blok hunian tempat warga binaan menghabiskan hari-hari mereka. Tak hanya memeriksa fasilitas fisik, tim pengawas juga menggelar dialog dan wawancara mendalam secara langsung dengan warga binaan, petugas, hingga masyarakat yang tengah mengakses layanan kunjungan.
Bagi Varit, temuan dan catatan dari Ombudsman adalah cermin bagi institusinya untuk berbenah. Namun, di luar urusan standar operasional pelayanan, ia menyimpan harapan yang lebih besar: keterlibatan Ombudsman untuk ikut memecahkan masalah menahun ihwal kelebihan kapasitas.
Persoalan tempat tinggal ini sejatinya telah menemukan titik terang dari sisi penyediaan lahan. Pemerintah Kota Samarinda sebelumnya telah menghibahkan lahan seluas kurang lebih 9 hektare untuk relokasi Lapas Kelas IIA Samarinda, yang terletak di kawasan Bayur—berdampingan dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda.
Kendati demikian, ketiadaan bangunan fisik membuat rencana kepindahan itu masih menggantung di atas kertas. Varit berharap Ombudsman dapat menggunakan pengaruh kelembagaannya untuk mengetuk pintu pemerintah daerah agar realisasi pembangunan fisik lapas baru bisa dikebut.
"Kami berharap juga kepada teman-teman Ombudsman untuk bisa memberikan dukungan, memberikan masukan kepada pemerintah kota, khususnya Pemkot Samarinda, karena kami kemarin diberikan lahan kurang lebih 9 hektare untuk relokasi," ungkap Varit.
Dengan ruang yang lebih lapang dan fasilitas yang sesuai standar operasional prosedur, ia optimistis pemenuhan hak-hak dasar warga binaan dapat dieksekusi secara lebih maksimal, jauh dari bayang-bayang sesak penjara saat ini.
Di luar isu relokasi, Ombudsman juga menyoroti aspek substantif pelayanan, mulai dari alur layanan kunjungan hingga pemenuhan hak-hak integrasi dan remisi bagi warga binaan. Pihak lapas kini tengah menanti rekomendasi tertulis sebagai panduan perbaikan ke depan. Varit menegaskan, jajarannya berkomitmen untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi memastikan hak warga binaan terpenuhi tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.
"Minimal kami tidak berbelit-belit atau memperlancar. Artinya bahwa pelayanan kami terhadap warga binaan itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berjalan dengan lancar, tidak mempersulit," tegasnya.
Pengawasan Lima Pilar Utama
Secara terpisah, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur, Frederikus Denny, memaparkan bahwa lawatan lembaganya ke rutan dan lapas di Samarinda bukan sekadar kunjungan seremonial. Tim melakukan pengumpulan data, membedah dokumen, meminta keterangan resmi, hingga mendengar langsung keluh kesah dari petugas, warga binaan, hingga keluarga yang berkunjung.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pelayanan, kesesuaian praktik penyelenggaraan layanan dengan ketentuan yang berlaku, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)," kata Denny.
Denny merinci, pengawasan kali ini difokuskan pada lima pilar krusial guna mendeteksi potensi maladministrasi di lingkungan pemasyarakatan. Kelima pilar tersebut meliputi manajemen kamar hunian, pencegahan dan penanganan peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar), efektivitas layanan pengaduan, pemenuhan hak-hak substantif warga binaan, serta kualitas layanan kunjungan.
"Kelima aspek tersebut menjadi perhatian utama dalam menilai kualitas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan," imbuhnya.
Seluruh temuan dari peninjauan lapangan ini, lanjut Denny, akan dirumuskan menjadi catatan evaluasi komprehensif. Ombudsman berharap langkah ini tidak hanya memperketat pengawasan internal dan akuntabilitas institusi pemasyarakatan, tetapi juga memastikan bahwa sistem pemasyarakatan di Kalimantan Timur tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia, meski di tengah jeratan tembok lapas yang kian padat.
(Muhammad Yusuf)
