Cegah Salah Sasaran, Sekda Kutim Minta OPD Benahi Validitas Data
Kutim - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Sekda Kutim), Rizali Hadi, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menyusun kebijakan pembangunan hanya berdasarkan perkiraan.
Ia menyampaikan, setiap keputusan pemerintah harus berlandaskan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Setiap kebijakan pemerintah itu selalu didasari oleh data. Karena itu, kita tidak bisa hanya menggunakan perkiraan dalam mengambil keputusan. Kalau data yang digunakan tidak benar, kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi salah arah dan akhirnya tidak tepat sasaran," ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia mencontohkan persoalan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, salah satunya cabai yang sempat mencapai Rp200 ribu per kilogram. Menurutnya, kondisi tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui operasi pasar, tetapi perlu dianalisis berdasarkan data kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi daerah.
Pemerintah harus memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah kebutuhan pangan serta kapasitas produksi yang mampu dihasilkan petani lokal. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang lebih tepat, baik dalam menjaga ketersediaan maupun mengendalikan harga komoditas.
"Misalnya terjadi kenaikan harga cabai, kita harus tahu berapa sebenarnya kebutuhan masyarakat dan berapa kemampuan produksi daerah. Dari situ bisa dilihat apakah produksi kita masih kurang atau ada persoalan lain yang perlu ditangani," jelasnya.
Rizali menambahkan, kebutuhan data yang valid juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Sebelum memutuskan pembangunan fasilitas baru, pemerintah perlu menghitung kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk dan karakteristik wilayah.
Ia mencontohkan dalam sektor pendidikan, misalnya, perencanaan pembangunan sekolah harus mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
"Ketika kita ingin membangun satu kawasan, tentu harus dihitung terlebih dahulu berapa jumlah penduduk dan calon siswanya. Demikian juga bidang kesehatan, semuanya harus memiliki dasar data yang jelas," pungkasnya,(Adv).
