Sekda Kutim Minta Standar Pelayanan Dibuat Terukur, Bukan Sekadar Formalitas
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Standar Pelayanan dan meresmikan Unit Layanan Terpadu Sekretariat Daerah
Kutim - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Standar Pelayanan dan meresmikan Unit Layanan Terpadu Sekretariat Daerah, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta itu dihadiri Kepala Bagian Umum Kutim UUD Sudiharjo, Forkopimda, pimpinan OPD, camat, serta undangan lainnya.
Rizali menegaskan, standar pelayanan jangan hanya menjadi dokumen administratif. Ia menyebut ada empat aspek yang menentukan kualitas layanan, yakni regulasi, fasilitas, sumber daya manusia (SDM), dan pembiayaan operasional.
"Ketika kita ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, ada empat hal yang harus menjadi pedoman. Regulasi harus jelas, fasilitas dan perangkatnya siap, SDM-nya kompeten, serta biaya operasionalnya tersedia. Kalau semua ini terpenuhi, barulah pelayanan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia juga mendorong agar teknologi informasi dimanfaatkan lebih optimal. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), data antarperangkat daerah diharapkan bisa terintegrasi dan saling dimanfaatkan.
"Kita sudah berada di era teknologi informasi. Kita memiliki banyak aplikasi dan data, sehingga harus dimaksimalkan agar terjadi pemanfaatan data antara satu SKPD dengan SKPD lainnya," jelasnya.
Bagi Rizali, Unit Layanan Terpadu harus memberi kepastian bagi pemohon. Mulai dari prosedur, persyaratan, hingga waktu penyelesaian harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada lagi pelayanan yang menggantung.
"Jenis layanannya apa, persyaratannya bagaimana, dan berapa lama waktu penyelesaiannya, semuanya harus jelas. Jangan sampai yang mestinya selesai satu hari justru menjadi satu bulan," tutupnya,(Adv).