Berita Update

(Terbaru)
Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi

Kutim - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mendorong peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda). Ia meminta seluruh unit kerja memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta memiliki prosedur yang jelas.

Menurut Rizali, keberadaan Unit Layanan Terpadu (ULT) menjadi salah satu upaya untuk mempermudah akses pelayanan di lingkungan Setda. Melalui unit tersebut, masyarakat dan ASN diharapkan dapat memperoleh informasi serta menyelesaikan urusan administrasi tanpa harus melalui proses yang panjang.

Ia menilai setiap jenis pelayanan sebenarnya sudah memiliki bidang atau unit kerja yang bertanggung jawab. Karena itu, pembagian kewenangan harus diikuti dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kepastian waktu penyelesaian.

"Setiap permintaan data maupun permohonan harus memiliki SOP yang jelas. Standar pelayanannya juga harus diketahui, sehingga pemohon mendapat kepastian mengenai proses dan waktu penyelesaiannya," ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Tak hanya itu, ia menekankan prosedur pelayanan yang tidak efektif perlu segera dibenahi. Jangan sampai urusan yang semestinya dapat diselesaikan dalam waktu singkat justru tertunda hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan.

"Jangan sampai sesuatu yang mestinya bisa selesai satu hari justru menjadi satu bulan. Hal-hal seperti ini yang harus kita pangkas agar pelayanan benar-benar memberikan kemudahan," tegasnya.

Ia menjelaskan, masyarakat maupun ASN perlu diarahkan kepada unit kerja sesuai dengan jenis urusan yang disampaikan. Untuk urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pelayanan dapat dikoordinasikan melalui asisten yang membidangi pemerintahan dan kesra.

Adapun urusan ekonomi dan pembangunan ditangani oleh asisten terkait, sedangkan kebutuhan administrasi umum diarahkan kepada unit yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

Dengan pembagian tugas itu, pemohon tidak harus selalu menemui Sekretaris Daerah untuk menyelesaikan setiap urusan. Mekanisme pelayanan dapat berjalan langsung melalui perangkat yang bertanggung jawab.

"Jadi, masyarakat maupun ASN bisa langsung diarahkan ke unit yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak semua persoalan harus melalui Sekretaris Daerah, karena masing-masing sudah memiliki tugas dan kewenangan," ujarnya.

Rizali juga mencontohkan sistem pelayanan di kementerian yang telah menerapkan unit khusus berdasarkan jenis layanan. Melalui mekanisme tersebut, setiap kebutuhan memiliki persyaratan dan standar waktu penyelesaian sehingga proses pelayanan lebih tertata dan mudah dipantau.

Ia berharap pola serupa dapat diterapkan secara optimal di lingkungan Setda Kutim. Dengan SOP yang terukur, pembagian kewenangan yang tegas, serta proses yang transparan, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan ASN diharapkan semakin meningkat.

"Yang berkaitan dengan administrasi umum sudah ada asisten yang membidangi. Karena unitnya tersedia, pelayanan harus berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," pungkasnya. (Adv)