Status Tanggap Darurat Karhutla Kutim Masih Menunggu Laporan OPD
Kutim - Penetapan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menunggu kelengkapan laporan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Hingga kini, pemerintah daerah masih memberlakukan status siaga darurat karena data dampak kebakaran dan kabut asap belum terkumpul secara menyeluruh.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutim Muhammad Naim mengatakan, pihaknya telah mencatat berbagai masukan terkait penanganan karhutla.
Namun, keputusan peningkatan status tidak bisa dilakukan BPBD sendiri karena membutuhkan pertimbangan lintas instansi serta persetujuan kepala daerah.
"Penetapan status itu bukan di BPBD. Kami hanya mengakomodasi semua OPD terkait untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan," ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, sejumlah informasi yang masih ditunggu meliputi jumlah warga terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari Dinas Kesehatan, sekolah yang terdampak dari Dinas Pendidikan, serta kerusakan infrastruktur berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum.
"Kami belum mendapatkan laporan dari kecamatan mengenai kondisi wilayah, termasuk data masyarakat yang terdampak penyakit ISPA dan fasilitas pendidikan yang terkena dampak," jelasnya.
Menurutnya, peningkatan status menjadi tanggap darurat penting karena dapat menjadi landasan bagi berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan, termasuk perusahaan dan Baznas.
"Dari penetapan status darurat itu, SK bisa digunakan oleh semua pihak, baik perusahaan maupun Baznas, untuk mengeluarkan bantuan," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya akan segera menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan agar rapat koordinasi bersama OPD dan pemerintah kecamatan dapat dilaksanakan.
"Kami berharap laporan dari 18 kecamatan dan OPD terkait segera terkumpul sehingga penentuan status berikutnya bisa dilakukan," pungkasnya.(Adv).
