Berita Update

(Terbaru)
Foto: Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kutim, Riduan

Kutim - Perlindungan anak di Kutai Timur kini tidak lagi hanya mengandalkan pemerintah. Melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), warga dilibatkan langsung untuk menjaga anak di lingkungannya sendiri. Sampai saat ini, PATBM tingkat kecamatan sudah terbentuk di 15 kecamatan.

Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DPPPA Kutim, Riduan, menegaskan warga menjadi ujung tombak dalam sistem perlindungan anak berbasis masyarakat ini.

"Perlindungan anak tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah. Warga di lingkungan masing-masing adalah garda terdepan untuk melihat, mencegah, dan melaporkan jika ada anak yang terancam," ujar Riduan, Kamis (19/11/2026).

Meski capaian itu cukup luas, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki PATBM, yakni Busang, Sandaran, dan Long Mesangat.

"Kami masih punya pekerjaan rumah di tiga kecamatan. Target kami, PATBM ini bisa terbentuk merata agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam perlindungan anak," katanya.

Di tingkat desa, PATBM baru hadir di Kecamatan Wahau dengan total 10 kelompok. Para aktivisnya sudah mendapatkan pembekalan dari Fasilitator Nasional PATBM Tingkat Provinsi Kaltim.

Riduan menjelaskan, karena baru terbentuk dua bulan lalu, para aktivis tersebut belum melakukan pergerakan sembari menunggu tim DPPPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.

"Aktivisnya sudah dibekali, tinggal menunggu monitoring dan evaluasi dari kami. Setelah itu, baru mereka bisa bergerak maksimal di desanya masing-masing," ujarnya.

DPPPA Kutim berharap PATBM yang sudah terbentuk bisa menjadi garda depan dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, hingga persoalan keamanan digital anak di tengah masyarakat.

"Kalau masyarakatnya aktif, anak-anak kita akan lebih terlindungi. Itulah tujuan utama PATBM ini," tutupnya.(adv)