Berita Update

(Terbaru)
Foto: Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi

Kutim - Persoalan anak tidak sekolah di Kutai Timur ternyata bukan semata-mata soal uang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menemukan penyebab yang lebih sering muncul, yakni jarak sekolah yang terlalu jauh dan tidak adanya sekolah di desa tempat anak tinggal.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menyebut persoalan anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. 

Jumlahnya memang tergolong tidak besar, tetapi pemerintah tetap melakukan pendataan untuk mengetahui apa saja yang membuat anak berhenti melanjutkan pendidikan.

"Persoalan anak tidak sekolah ini tetap menjadi perhatian kami, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak," ujarnya, Sabtu(21/11/2026).

Dari hasil pendataan tersebut, faktor ekonomi justru bukan pemicu utama. Yang lebih banyak ditemui adalah kendala geografis dan minimnya fasilitas pendidikan di wilayah terpencil.

"Kami sudah melakukan identifikasi, dan ternyata bukan persoalan biaya yang paling dominan," kata Mahyunadi.

Contoh paling nyata terlihat pada anak yang sudah tamat sekolah dasar. Setelah lulus, mereka tidak bisa langsung masuk sekolah menengah pertama karena di dusun maupun desanya tidak tersedia SMP. Untuk bersekolah, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke wilayah lain setiap hari.

Kondisi itu membuat orang tua berada dalam posisi sulit. Mereka ingin anaknya tetap sekolah, tetapi juga khawatir melepas anak pergi jauh tanpa ada keluarga yang bisa mendampingi.

"Orang tua itu dilema, mau menyekolahkan anaknya jauh, tapi tidak ada keluarga yang bisa mendampingi," tutur Mahyunadi.

Mahyunadi mengungkapkan, situasi seperti ini kerap berakhir pada keputusan anak berhenti sekolah. Orang tua akhirnya memilih menunda atau membatalkan rencana menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Ia menekankan penanganan persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan lewat bantuan biaya. Pemerintah harus melihat kondisi wilayah, ketersediaan sekolah, dan fasilitas pendukung lain agar seluruh anak bisa memperoleh hak pendidikan secara layak.

"Jadi penanganannya tidak bisa hanya melihat biaya, tetapi juga kondisi geografis dan ketersediaan sekolahnya," pungkasnya,(Adv).