Berita Update

(Terbaru)
Foto: Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Idam Chalid

Kutim - Tata kelola administrasi di lingkungan Pemkab Kutim dinilai masih perlu banyak perbaikan. Persoalannya bukan hanya soal keterlambatan, tetapi juga soal bagaimana program dikawal hingga dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Idam Chalid, mengatakan tiga tahapan dalam pemerintahan harus berjalan beriringan. Kalau satu tahapan bermasalah, maka target pembangunan pun ikut terganggu.

"Semua pemerintahan itu ada yang harus dibenahi dari sisi administrasi, terutama bagaimana perencanaan penganggaran itu bisa sesuai dengan limit waktu," ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Idam, tahapan pertama yang paling krusial adalah perencanaan dan penganggaran. Proses ini harus selesai tepat waktu agar pelaksanaan program tidak tersendat di tengah jalan.

Setelah itu, OPD wajib mengawal realisasi di lapangan. Target fisik dan serapan anggaran harus berjalan seimbang, tidak boleh ada yang jalan sendiri-sendiri.

"Kedua, pelaksanaan di lapangan harus dikawal agar target fisik dan serapan anggaran sejalan dengan rencana awal. Ketiga, laporan hasil kegiatan wajib disusun berdasarkan regulasi yang berlaku," tambahnya.

Tahapan terakhir adalah pelaporan. Idam menegaskan, laporan bukan sekadar formalitas, tetapi bukti pertanggungjawaban bahwa program benar-benar berjalan sesuai rencana.

"Bagaimana kita bisa mengawal agar target-target fisik dan target belanja keuangan itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Ketiga, adalah pelaporan. Pelaporan itu bagaimana sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Idam juga mengingatkan, tidak semua kesalahan administrasi bisa langsung dikaitkan dengan korupsi. Banyak kekeliruan terjadi karena aparatur belum memahami aturan secara detail.

"Bukan berarti dia itu korupsi, tapi bisa salah administrasi. Karena pengetahuannya yang minim," katanya.

Karena itu, ia mendorong agar pemahaman aparatur terus ditingkatkan. OPD diminta lebih cermat dan hati-hati dalam setiap tahapan, dari perencanaan hingga pelaporan.

Meski masih ada kekurangan, Idam menilai sistem yang sudah berjalan di Pemkab Kutim sebenarnya sudah cukup baik dan tinggal disempurnakan secara berkelanjutan.

"Tapi sebenarnya sistem itu sudah bagus, kita berharap pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," pungkasnya.(Adv)